Adanya aturan baru mengenai pajak dan retribusi daerah, diketahui setelah kedua instansi tersebut melakukan rapat bersama di gedung DPRD Kota Tangsel, untuk penyelarasan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan Naskah Akademik berjudul Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebagai informasi, Kota Tangsel sendiri sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tengtang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Restribusi Daerah. Adapun Raperda tentang Pajak dan Restribusi Daerah ini, merupakan penyempurnaan dari tiga Perda yang sudah ada sebelumnya.

Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ini dianggap sangat penting untuk segera di sahkan, mengingat dengan adanya aturan baru itu, maka akan ada perubahan beberapa nomenklatur terkait pemungutan pajak dan retribusi yang nantinya akan diberlakukan.

Misalnya, dari draft yang ada mengenai Raperda tersebut, pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 terdapat nomenklatur pajak, hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, dan parkir. poin-poin itu nantinya akan berubah, dimana dalam draft Raperda Pajak dan Retribusi Daerah nantinya menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Tak hanya sekedar perubahan nomenklatur saja, dalam Raperda yang tengah dipersiapkan ini, akan ada perubahan nilai objek pajak. Dimana pada Perda Nomor 7 Tahun 2010 mengenai pajak parkir sebesar 25 persen. Namun dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah akan turun menjadi 10 persen.

Sedangkan untuk retribusi daerah, dimana pada Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 9 jenis retribusi jasa umum. Kemudian pada Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, nantinya hanya menjadi 3 jenis retribusi jasa umum. Hal tersebut dinilai akan memberi dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangsel Ledy MP Butar Butar mengatakan, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah merupakan delegatif, atau turunan dari Undang-undang yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Ini Raperda delegatif dari aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang diatasnya, diamanatkan maksimal dua tahun melakukan penyesuaian, kalau penyusunan Raperda ini terlamabat, maka nanti akan ada kesulitan dalam penyusunan keuangan daerah. Makanya ini akan kita selesaikan sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh kementrian," kata Ledi di gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (1/2/2023).

Mengenai Raperda yang akan berdampak terhadap PAD, Ledy mengatakan, bahwa memang ada pengurangan jenis retribusi, dan juga pengurangan nilai pajak parkir. Namun Ledy mengaku tetap optimis untuk meningkatkan PAD Tangsel.

"Tentu kita harus tetap optimis, memang kan ada beberapa jenis retribusi yang dikurangi, tetapi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor itu naik 66 persen. Jadi kita tetap optimis," ungkapnya.

Kepala Bapenda Kota Tangsel, Taher Rochmadi mengatakan, Raperda tersebut sudah menjadi kewajiban seluruh daerah di Indonesia untuk segera menyusun. Hal itu sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

"Kami di daerah sifatnya menindaklanjuti, ini kan berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk poin-poin pajak dan retribusinya itu sudah diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang harus dibuat dalam satu Perda," terangnya.

Taher mengatakan, meski pun akan ada perubahan, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penghasilan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

"Iya memang ada perubahan, tetapi itu pengaruhnya kecil, kita masih optimis," pungkasnya. (Dra).