Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, jumlah sekolah SMK di Banten saat ini ada sekitar 595 sekolah, 76 diantaranya sekolah SMK Negeri dan sisanya swasta. Namun demikian jumlah sekolah tersebut belum merata di seluruh daerah, karena ada beberapa daerah yang masih kurang seperti di Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

"Terkait dengan pengalihan kewenangan provinsi dalam pengelolaan sekolah SMK, kami melakukan invetarisasi mengenai potensi dan kemampuan masing-masing sekolah. Kedepan akan kami dorong pengembangan SMK itu disesuaikan dengan potensi derah," kata Engkos Kosasih KaDindik Banten dalam diskusi yang bertema Lulusan SMA dan Tantangan Dunia Kerja Rabu (3/6)

Lebih lanjut Engkos mengatakan, Pemprov Banten saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) atau Permen terkait dengan pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah SMK/SMA dari pemerintah daerah ke provinsi.

"Di Kabupaten Pandeglang dan Lebak sekolah SMK masih kurang. Padahal potensi dua daerah itu cukup bagus, kedepan bisa di dorong untuk mengembangkan SMK dalam keahlian bidang pertanian dan lainnya disesuaikan dengan kondisi yang ada,"ujarnya.

Engkos menjelaskan, pihaknya saat ini terus mengembangkan berbagai program di sekolah SMK, yang bertujuan untuk mendidik para siswa di SMK agar memiliki keahlian dibidang yang digelutinya. Sehingga ketika mereka lulus dari sekolah bisa siap kerja, terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Provinsi Banten juga mendorong SMK-SMK yang belum didukung infrastrukutr pendidikan seperti wokrshop, perlu dilengkapi lagi karena potensi Banten sangat besar mulai dari industri hulu sampai hilir. Salah satu program lainnya yang dikembangkan Dinas Pendidikan Banten dalam upaya menyalurkan lulusan sekolah atau kuliah untuk diserap dalam dunia kerja yakni melalui program unggulan Lulus Kuliah Kerja Saja (LKKS).

"Program kami ini sudah banyak daerah yang melakukan studi banding karena dinilai cukup bagus oleh pihak Kementerian Pendidikan. Hanya saja belum dilaksanakan secara optimal karena masih menunggu kesiapan anggaran, sebab bagi mahasiswa yang kurang mampu akan diberikan bantuan,"tegas Engkos.

Sementara Sekertaris Komisi V DPRD Banten Adde Rossi Khoerunissa mengatakan, selain revitaliasasi sarana dan prasarana sekolah, dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan serapan dunia kerja bagi lulusan SMK, Pemprov Banten juga perlu melakukan upaya untuk memaksimalkan tempat pelatihan kerja atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang representative.

"Salah satu upaya yang perlu dilakukan seperti halnya revitalisasi BLKI, yang tadinya mampu menampung 200 siswa, sekarang sudah cukup bagus dengan mampu menampung 800 siswa. Kami kira ini salah satu upaya yang cukup baik,"kata Ade Rosi.

Lebih jauh Ade Rossi mengatakan, Pihaknya melalui Komisi V DPRD Banten siap memberikan suport terhadap pengajuan-pengajuan kebutuhan anggaran di dinas-dinas terkait melalui Badan Anggaran di DPRD Banten.

"Masalah tingginya angka pengangguran di Banten ini harus menjadi tanggung jawab bersama,"ujarnya.