"Selain itu, banyak pelanggaran konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan kepada Negara seperti yang tertuang dalam pasal 7A UUD 1956,"ujar Suhendra Sekretaris aktivis BAMBU usai aksi Di perempatan Ciceri Kota Serang Senin (30/3)

Lebih Lanjut Suhendra mengatakan, dalam Hal itu presiden Jokowi sudah mengingkari janji-janji kala dirinya berkampanye pada saat pilpres . Dalam kampanye tersebut Jokowi pernah mengatakan Dirinya tidak akan berhutang pada Negara asing, akan menghapus subsidi BBM, tidak akan mengimpor beras, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa Di sebutkan satu persatu.

"Bangsa kita saat ini harus menerima nasib sial sepanjang sejarah negeri ini merdeka, karena dipimpin oleh Presiden yang tak menggunakan akal sehat, teori, norma, dan filosofi, seharusnya pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyat,"Tegasnya.

Lebih Lanjut Suhendra menjelaskan, dari data yang di himpun tahun 2013 menyebutkan anggaran belanja Negara mencapai 1.842,5 triliun. Sementara penyerapan anggaran hanya 1.166,2 triliun atau 67,6 persen. Dana subsidi BBM hanya 211,9 triliun.

"Artinya, subsidi BBm tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar dari pada subsidi BBM. Belum lagi dana APBN yang banyak dikorupsi serta belanja pegawai yang sangat besar,"jelasnya.

Lebih jauh Suhendra menjelaskan, dari Hasil sensus ekonomi nasional (Susena 2010) menunjukan bahwa penggunaan BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah keatas, dan hanya 2 persen kalangan atas. Dari total kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010).

Sebanyak 82 persen diantaranya merupakan kendaran roda dua yang notabene dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Ini menunjukan bahwa kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang dipastikan ikut melonjak seiring kenaikan harga BBM,"ujarnya.