Halimi mengklaim dari berbagai Aset Desa Sarakan belum sepenuhnya diterima. Padahal Aset desa tersebut milik desa di peruntukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

 

“Sejak Saya menjabat kepala Desa , Aset Desa yang baru diterima saat ini, ialah baru kendaraan Roda dua 1 unit, unit motor roda tiga tanpa STNK dan BPKB dan leter C. Adapun untuk kendaraan mobil operasional desa sampai saat ini juga belum saya terima," Kata Halimi.

 

Padahal pihaknya sudah sering kali mempertanyakan soal Aset Desa yang belum diterimanya. Hal itu mengingat banyaknya warga masyarakat yang mempertanyakan kepada dirinya.

 

"Saya tidak tahu jelas, sampai saat ini mobil operasional desa belum juga di serahkan, " tuturnya

 

Menurut Halimi, unit kendaraan roda tiga yang sudah diterima itu hanya fisik saja tanpa ada surat yang lengkap.

 

“Pada waktu itu penyerahan unit kendaraan roda tiga diserahkan melalui anak buah saya, tidak langsung di serahkan kepada saya,"jelasnya.

 

Selain mobil operasional desa yang belum diterima, pihaknya juga menanyakan peralatan kantor seperti komputer, laptop dan moubler milik Desa.

 

"Ya ,untuk kursi hanya ini yang ada ,itupun mungkin yang sudah ada merek APBD nya yang di tinggal dikantor," ujarnya.

 

Lanjut Halimi, keterkaitan aset desa yang belum diterimanya, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada instansi terkait yang memiliki kewenangan. 

 

"Biarin aja ,kalau saya mah apa adanya jikalau ada pertanyaan keterkaitan aset desa, yang terpenting saat ini roda pemerintah desa Sarakan dalam rangka pelayanan masyarakat bisa berjalan, meskipun laptop dan komputer dari modal pribadi." tandasnya.

 

Menurutnya, peninggalan pemerintah desa yang dulu, dari segi administrasi, maupun fisik belum sepenuhnya diterima dan belum dipahami secara rinci.

 

"Misal kaya BUMDes Sarakan, terkadang pula banyak yang bertanya kepada saya, namun saya tidak mengerti sampai saat inipun BUMDes Sarakan tidak adanya laporan kepada saya, baik dari administrasi maupun secara programnya. Padahal saya sudah memanggil Pengurus BUMDes hampir tiga kali untuk datang ke kantor desa agar bisa memberikan keterangannya soal laporan BUMDes," pungkasnya.