Untuk itu, diperlukan dukungan kepala daerah sebagai pemimpin stakeholder yang bersinggungan langsung dengan Program JKN, termasuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan mengatakan bahwa pihaknya telah memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder sebagai bentuk wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam percepatan UHC. Sarimpunan pun memaparkan beberapa arahan dari Bupati Labuhanbatu tersebut antara lain terkait optimalisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR), pengalokasian anggaran, pemadanan data serta optimalisasi perekrutan peserta JKN oleh dinas-dinas terkait.

"Kita akan optimalkan anggaran, data peserta dan perekrutan peserta. Seperti yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan yakni mengumpulkan sekitar 6.000 data nelayan serta Dinas Pendidikan yang telah berkomitmen mengumpulkan data tenaga pendidik untuk didaftarkan menjadi peserta JKN. Selain itu untuk CSR, Peraturan Bupati tentang CSR masih dalam proses eksaminasi, kita upayakan agar bisa segera disetujui oleh Kemendagri sehingga dapat segera bergerak secara legal,” ungkap Sarimpunan dalam Rapat Percepatan UHC Kabupaten Labuhanbatu, Senin (27/02/2023).

Sarimpunan mengatakan bahwa pembentukan percepatan UHC juga memerlukan peran desa sebagai susunan pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan warga negara. Dalam rapat tersebut, ia pun membahas tentang inovasi Desa UHC yang perlu didukung mekanisme dan komitmen dinas terkait.

“Terdapat inovasi Desa UHC yang akan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.(DPMD) salah satunya adalah komitmen pendaftaran 100 persen perangkat desanya. Nantinya kita buatkan Surat Keputusan (SK) Desa UHC. Terkait anggaran, setelah berkoordinasi dengan BPKAD, Alokasi Dana Desa, sudah diberikan cukup besar. Tahun 2023 sudah disusulkan penganggarannya, sehingga seharusnya semua desa sudah bisa mendaftarkan KP Desanya. Kita harap Desa bisa lebih berkontribusi dalam perwujudan Desa UHC ini,” tutur Sarimpunan yang juga menjabat sebagai Koordinator pembentukan Gugus Tugas Percepatan UHC tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, Lenny Marlina T.U.M. mengatakan bahwa masih terdapat 94.519 penduduk yang belum terdaftar dalam Program JKN di Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah peserta JKN Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 386.062 jiwa atau 76,32 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Untuk mencapai UHC tersebut, ada beberapan hal yang bisa dilakukan.

"Pertama, dengan melakukan optimalisasi pemenuhan kuota PBI JK, donasi jkn melalui partisipasi dana CSR perusahaan, optimalisasi dana pajak rokok, inovasi Desa UHC dan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Saat ini berdasarkan data Dinas Sosial, untuk kuota yang tersedia untuk PBI JK Labuhanbtu adalah 152 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin yang terdata adalah 200 ribu jiwa. Namun penting diperhatikan komitmennya untuk tetap mengoptimalkan pemenuhan kuota PBI JK setiap bulan,” ungkap Lenny.

Lenny pun berharap BPJS Kesehatan dapat diikutsertakan pada pertemuan Pokja CSR di bulan Maret mendatang. Lenny juga berharap pada pertemuan percepatan UHC selanjutnya sudah ada progres dalam penerbitan SK Desa UHC sehingga bisa segera dijalankan seluruh stakeholder terkait.

“Terkait kepesertaan, kita harap bisa segera terselenggara pertemuan dengan kepala-kepala sekolah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan serta kelompok nelayan dibantu Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal pendaftaran peserta JKN,” ujar Lenny.