Meski kasus yang menjadi sorotan publik dan organisasi pers ini tengah berproses di Kepolisian Resor (Polres) Tangsel, namun sejumlah pihak menyoal perihal status terlapor dalam proses hukum tersebut.

Perwakilan tim advokasi pelapor, dan selaku Kepala Sekai advokasi dan pembelaan wartawan pad PWI Kota Tangsel, Malik Abdul Aziz mengungkapkan, tahapan proses hukum yang sedanv berjalan saat ini masih belum jelas.

"Sebelum Kapolres mengungkapkan tahapannya sudah dalam Penyidikan, disisi lain baru kemarin terlapor memenuhi panggilan polisi dan dihujani 20 pertanyaan. Nah! Status terlapor sebagai apa saat memenuhi panggilan itu,” ujarnya, di kantor sekretariat PWI Tangsel, Jalan Batam Perumahan Nusa Loka BSD City, Serpong, Selasa (24/8/2021).

“Kami mewakili teman-teman organisasi berharap pihak Kepolisian lebih terbuka dan tegas dalam penanganan kasus ini. Kasus ini harus sampai tuntas, agar menjadi cerminan di daerah-daerah lain,” tambahnya.

Disisi lain, Dosen hukum pidana Universitas Pamulang, Halimah Humayrah Tuanya berpendapat, perkara tersebut sudah layak ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan.

“Dengan alat bukti yang ada, sudah sangat cukup untuk meningkatkan proses perkara ini dari penyelidikan ke proses penyidikan, dengan menetapkan terlapor sebagai tersangka," kata, Selasa (24/8/2021).

Halimah menerangkan, mengingat pelapor adalah wartawan saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencari serta menyebarluaskan informasi. Maka seharusnya terhadap terlapor dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang ini, ia paparkan, secara tegas mengancam pidana bagi siapa saja yang melakukan tindakan menghambat atau menghalangi tugas wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1.

"Menjamin kemerdekaan wartawan dari berbagai ancaman dalam menjalankan tugasnya sangat penting bagi perkembangan demokrasi. Untuk itulah ketentuan pidana disematkan dalam UU Pers," pungkasnya.