Ketua Fraksi Gerindra Babay Suhaemi yang mewakili semua fraksi saat membacakan laporan hasil reses mengatakan keluhan masyarakat saat dilaksanakan kegiatan reses didominasi soal kondisi infrastruktur jalan dan jembatan.

Mereka meminta agar ada percepatan penanganan kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan untuk menunjang aktivitas.

"Dalam rangka mewujudkan visi Cilegon Modern, Baru dan Bermartabat seyogyanya tentunya perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai. Namun dalam realitasnya penyelesaian permasalahan pembangunan dalam bidang infrastruktur belum berjalan secara efektif dan profesional," kata Babay saat Rapat Paripurna Hasil Reses III di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (12/9/2022).

Sejauh ini, sebut Babay, setiap wakil rakyat di DPRD Kota Cilegon langsung menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi masyarakat. Keluhan dan aspirasi disampaikan langsung ke setiap OPD teknis yang berkaitan.

"Soal infrastruktur jalan dan jembatan, kami koordinasikan dengan Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) serta Disperkim (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman)," tuturnya.

Setiap anggota DPRD menyinkronkan keluhan dan aspirasi masyarakat untuk memastikan tertampung dalam program prioritas di perangkat daerah teknis.

Selain infrastruktur jalan, sebut Babay, tak sedikit masyarakat mengeluhkan soal bidang pendidikan yaitu sarana dan prasarana (sarpras) SMP Negeri baru dibeberapa titik belum berjalan optimal. Kemudian permasalahan dibidang ketenagakerjaan masih menjadi fundamental bagi Pemkot Cilegon untuk lebih serius mengatasi hal pengangguran yang angkanya begitu signifikan mulai dari ketersediaan pelatihan, pemagangan sampai dengan penyaluran tenaga kerja di kawasan industri yang berada di Kota Cilegon.

Kemudian dampak naiknya BBM yang tentunya berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian secara nasional termasuk Kota Cilegon, kemudian soal tenaga honorer yang akan dihapus pada 2023. Pada prinsipnya, sebut Babay, sebagai wakil rakyat dipastikan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi masyarakat.

"Aspirasi sebagai sebuah prioritas dan juga landasan bagi Pemkot Cilegon untuk dijadikan pertimbangan sehingga bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi banyaknya keluhan soal kondisi infrastruktur saat reses wakil rakyat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon Heri Mardiana mengatakan untuk pekerjaan fisik infrastruktur di Kota Cilegon saat ini masih belum berjalan lantaran paket proyeknya masih dalam evaluasi dari Badan Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kota Cilegon.

“Itu kan (paket proyek) masih di evaluasi. Tapi sudah banyak kok pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kegiatan kami itu masih dalam tahap proses lelang dan ada juga masuk PL (penunjukan langsung),” singkatnya. (man)