Kepada Detakanten.com, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengungkap sejumlah strategi pembiayaan perumahan yang sudah disiapkan tahun depan.

Diakuinya ini guna menekan angka backlog yang masih berada di angka 12,71 juta.
“Tahun 2023, kami akan fokus menangani akses pembiayaan perumahan untuk kelas ini (MBR). Skemanya rent to own, dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga isa mengakses pembiayaan Tapera,” jelas Herry, di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Diakuinya, tahun 2023, bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan Rp 30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah lewa program FLPP, SBUM, dan Tapera. ermasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan di tahun sebelumnya.

"Alokasi anggaran iu tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.

Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang belum punya rumah, tahun 2023, Kementerian PUPR punya opsi untuk tinggal di hunian vertikal. Mengingat keterbatasan lahan yang ada di perkotaan.

“Harapannya, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera menjadi bagian dari solusi mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia. Terlebih, tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, dan alokasi dana Tapera Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit,” jelasnya.

Dirjen Herry menambahkan bahwa saat ini angka backlog perumahan memang masih tergolong cukup tinggi. Bahkan setiap tahunnya bertambah sekitar 600 - 800 ribu rumah tangga baru yang tentunya membutuhkan hunian.