Kemarau Tak Hentikan Pelayanan, PERUMDAM TKR Salurkan Tangki Air Bersih untuk Masyarakat
detakbanten.com Tangerang,– Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau terus dilakukan oleh PERUMDAM TKR (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang dengan menyiagakan armada mobil tangki air bersih. Armada tersebut disiagakan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdekat dari wilayah terdampak untuk membantu pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang mengajukan bantuan akibat kekeringan.
Lebih dari 5 unit mobil tangki dengan kapasitas sekitar 5.000 liter air bersih disiagakan untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kekurangan air. Armada tersebut ditempatkan pada sejumlah IPA terdekat agar pendistribusian dapat dilakukan lebih cepat ke wilayah terdampak kekeringan. Hingga Senin, 7 September 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang, di antaranya Tigaraksa, Teluknaga, Mauk, Kresek, Kronjo, dan Serpong.
Bantuan juga menjangkau Curug dan Pakuhaji, meski sejumlah lokasi yang membutuhkan bantuan tersebut berada di luar cakupan pelayanan PERUMDAM TKR. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
Penyaluran melalui mobil tangki menjadi salah satu langkah yang ditempuh PERUMDAM TKR ketika kondisi sumber air baku belum memungkinkan pelayanan berjalan secara optimal. Penurunan debit terjadi pada sejumlah sungai yang menjadi sumber air baku, antara lain Sungai Cisadane, Cidurian, dan Cimanceuri.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proses produksi dan distribusi air yang sangat bergantung pada ketersediaan debit air baku. Meski menghadapi keterbatasan akibat faktor alam, PERUMDAM TKR tetap berupaya mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, dengan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki menjadi jalur pelayanan alternatif bagi wilayah yang mengalami kekurangan suplai.
Direktur Utama PERUMDAM TKR mengungkapkan bahwa musim kemarau dan menurunnya debit air baku menjadi tantangan bagi pelayanan.
Ia mengatakan “kami tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat melalui optimalisasi produksi, termasuk penyiagaan mobil tangki di wilayah terdampak, setiap hari kami pantau kondisi dilapangan, kami juga berkoordinasi dengan FORKOPIMDA Kabupaten Tangerang untuk penanganan daerah-daerah yang membutuhkan bantuan air bersih selama kekeringan berlangsung”.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun ini diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan di sebagian wilayah berlanjut hingga September 2026. Kondisi tersebut sejalan dengan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis BMKG Dasarian I September 2026 yang menempatkan Kabupaten Tangerang dalam kategori “Awas” kekeringan meteorologis.
PERUMDAM TKR akan terus memantau kondisi sumber air baku dan mengoptimalkan langkah penanganan di lapangan. Selama kondisi kekeringan berlangsung, armada tangki air bersih akan tetap disiagakan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan akses air bersih bagi masyarakat. (Adv)
Gubernur Andra Soni Sinergi dengan APERSI untuk Penuhi Kebutuhuan Rumah Masyarakat
detakbanten.com BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat sinergi dengan pengembang perumahan guna memenuhi kebutuhan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Banten.
"Alhamdulillah, hari ini kami menerima audiensi dengan DPD Apersi Banten," ujar Gubernur Banten, Andra Soni, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (8/9/2026).
Audiensi tersebut membahas berbagai isu terkait perumahan dan permukiman. Gubernur Andra soni menekankan bahwa penyediaan perumahan merupakan tugas pemerintah yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
"Banyak hal yang disampaikan, tetapi intinya adalah harapan kita untuk saling bersinergi. Perumahan dan permukiman ini menjadi salah satu tugas penting pemerintah," tambahnya.
Gubernur Andra soni menjelaskan, angka kebutuhan rumah (backlog) di Banten masih cukup tinggi. Hal ini tak lepas dari posisi Banten sebagai wilayah urban.
Persoalan ini, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemprov Banten berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kepastian ini krusial mengingat Banten merupakan kawasan permukiman penyangga ibu kota.
"Kami sepakat untuk saling bersinergi, mendukung, dan bersama-sama menciptakan iklim industri perumahan dan permukiman di Provinsi Banten yang lebih baik ke depannya," tegas Andra soni.
Sementara itu, Ketua DPD Apersi Banten, Anto Distanto, menyatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam menyediakan perumahan bagi MBR.
"Semoga ke depan kita bisa lebih bersinergi di tingkat kabupaten/kota," kata Anto. (Zal)
Lindungi Siswa dari Ancaman ISPA Vulkanik, Gubernur Banten Andra Soni Perpanjang PJJ
detakbanteen.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni, memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) di Provinsi Banten hingga Jumat (11/9/2026). Keputusan ini diambil lantaran kualitas udara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini dinilai belum aman untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Langkah tersebut diputuskan usai Gubernur Andra memimpin rapat koordinasi dan pemantauan di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, pada Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pasauran M. Nugraha Kartadinata, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten M. Lutfi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Wawan Gunawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Agus Supriyadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten Beni Ismail, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Endad Haryanto, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Rahmat Tamam.
"Erupsi hari ini memang sudah menurun. Namun, berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), masyarakat dilarang mendekati lokasi dalam radius 3 kilometer dan diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan," ungkap Gubernur Andra.
Lebih lanjut, Gubernur Andra menyoroti adanya lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dipicu oleh paparan abu vulkanik. Ia menyebutkan, jumlah kasus ISPA yang dalam kondisi normal berkisar di angka 2.000 kasus, kini melonjak drastis mencapai sekitar 4.500 kasus berdasarkan laporan di lapangan.
Oleh karena itu, perpanjangan PJJ dinilai krusial untuk menjaga kesehatan para siswa sebagai generasi penerus. Pemerintah Provinsi Banten juga memastikan akan terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berstatus Siaga (Level III) sejak 2 Juli 2026 tersebut.
"Kami terus melakukan pemantauan. Sampai saat ini, gunung masih mengeluarkan abu hitam yang pergerakannya bergeser ke arah samudra. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada," tambah Gubernur Andra.
Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pasauran, M. Nugraha Kartadinata, mengonfirmasi bahwa saat ini masih terjadi erupsi bertipe strombolian. Erupsi ini berpotensi melontarkan material hingga jangkauan lebih dari dua kilometer.
"Selain abu vulkanik, erupsi ini juga melontarkan batuan. Karena itu, kami merekomendasikan agar tidak ada aktivitas warga dalam radius 3 kilometer. Kepada wisatawan atau siapa pun, saya imbau untuk tetap menjauh dari radius bahaya," tegas Nugraha.
Usai menggelar rapat, Gubernur Banten Andra Soni langsung meninjau kondisi SMKN 1 Cinangka, Kabupaten Serang. Dalam kunjungan tersebut, petugas tampak tengah melakukan pembersihan debu vulkanik dari area sekolah menggunakan teknik pembasahan. (Zal)
