Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi II DPRD Babel, Beliadi Sip, mengatakan pihaknya sudah menerima keluhan tersebut, dan akan segera menindaklanjutinya berkoordinasi dengan dinas terkait, supaya kelangkaan migor di daerah itu bisas segera diatasi.

"Penjelasan mereka bahwa satu liter dijual sebesar Rp 25 ribu/ liter, sah-sah saja mereka protes sebab sudah diatas harga eceran tertinggi (HET)," kata Beliadi.

Dalam mengatasi kelangkaan migor ini, Gubernur Babel sudah mendatangi salah satu pabrik pengelolaan CPO dan minyak kelapa sawit, yang selama ini sudah berhasil memproduksi CPO menjadi minyak jadi atau hilirisasinya.

"Gubernur sudah datang langsung ke PT Stalindo Wahana Perkasa (SWP), yang sudah berhasil mengolah hilirisasinya, Gubernur sudah memesan sebanyak ratusan ton minyak goreng tersebut," papar Anggota DPRD dari Fraksi Gerinda.

"Kedepannya di setiap Kabupaten/ Kota akan dibagi sebanyak puluhan ton minyak goreng dari PT SWP ini," jelasnya.

Dari keterangan pihak PT SWP kepada Gubernur, minyak goreng ini sudah bisa digunakan masayarakat umum untuk memasak atau mengoreng makanan, hanya saja belum berani memasarkan hasil hilirisasinya dikhawatirkan akan bertentangan dengan aturan perundang-undangan perdagangan, namun pihak perusahaan akan segera memenuhi segala perizinan terkait perdagangannya.

"Segera saya akan berkoordinasi lagi dengan Gubernur dan dinas terkait, mengapa minyak goreng ini belum di distribusikan ke Bangka, sebab masyarakat di Bangka sudah mengeluh langka dan harganya sangat tinggi," ungkap Beliadi.

"Nah untuk di Belitung, harga minyak goreng masih stabil dan belum susah dicari seperti di Bangka, minyak goreng PT SWP ini sudah disalurkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), terutama di desa yang terdampak perkebunan mereka, kalau tidak salah ada tujuh desa," ujarnya.

"Apabila semua ini berjalan, maka kelangkaan minyak goreng di Babel bisa teratasi secepat mungkin," tutupnya. (DF/*)