DPRD Kota Tangerang Usulkan Dua Raperda Inisiatif

Detakbanten.com KOTA TANGERANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang usulkan adanya Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang Raperda pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Raperda tentang Ketahanan Keluarga.

Wali Kota Tangerang Sampaikan Tiga Raperda

Wali Kota Tangerang Sampaikan Tiga Raperda

detakbanten.com Kota Tangerang - Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) saat Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka penyampaian penjelasan wali kota mengenai Tiga Raperda Kota Tangerang dan Penyampaian Penjelasan DPRD mengenai Raperda Inisiatif tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Senin (3/7/2017), di Ruang Rapat DPRD Kota Tangerang.

Dua Raperda Usulan Disahkan Menjadi Perda

Dua Raperda Usulan Disahkan Menjadi Perda

detakbanten.com Kota Tangerang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

Berikan Manfaat Yang Optimal Bagi Masyarakat,DPRD Sahkan Perda PSU

Berikan Manfaat Yang Optimal Bagi Masyarakat,DPRD Sahkan Perda PSU

detakbanten.com Kota TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mengesahkan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) menjadi Perda saat Sidang Paripurna di Ruang Rapat Paripurna Dewan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (30/12/16).

Sepanjang Tahun 2016, DPRD Tangsel Sahkan 12 Raperda

Sepanjang Tahun 2016, DPRD Tangsel Sahkan 12 Raperda

detakbanten.com SERPONG--Sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) rampung di garap oleh DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Tercepat Se-Banten, APBD 2017 Kota Tangsel Di Sahkan Rabu Esok

Tercepat Se-Banten, APBD 2017 Kota Tangsel Di Sahkan Rabu Esok

detakbanten.com TANGSEL--Setelah melalui rapat panjang antara legislatif dan eksekutif, rapat finalisasi soal pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun Anggaran 2017 mendatang, akhirnya menemui kesepakatan.

KNPI Kota Serang akan terus dorong pemkot Serang untuk serius dalam pembangunan

KNPI Kota Serang akan terus dorong pemkot Serang untuk serius dalam pembangunan

detakbanten.com SERANG - KNPI Kota Serang akan terus mendorong keseriusan pemeritah Kota (Pemkot) Serang dalam pembangunan dan mendesak pemkot untuk segera membahas rencana peraturan daerah (Raperda).

Ilustrasi

Pengesahan Raperda Perseroan Terbatas Dipertanyakan

detakbanten.com - DPRD Kabupaten Tangerang mengesahkan empat raperda menjadi Perda. Salahsatu diantaranya, yakni Perda tentang Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan Kabupaten Tangerang menjadi Perseroan Terbatas.

Raperda Gaki  Bingungkan DPRD

Raperda Gaki Bingungkan DPRD

detakserang.com- SERANG, Walikota Serang mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Gerakan Konsumsi Garam Beryodium (Gaki) di sidang paripurna, beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini DPRD masih bingung substansi dari usulan itu.

Hasil Sidang Paripurna Terkait 6 Raperda Depok

Hasil Sidang Paripurna Terkait 6 Raperda Kota Depok

Detakdepok.com - PANCORAN MAS, Rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Walikota Depok terhadap enam (6) Raperda yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD, selasa (11/3).

Rapat yang dihadiri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Wakil ketua DPRD Kota Depok H. Naming Debotin, para anggota DPRD, unsur Muspida, Sekretaris Daerah Kota Depok, para Kepala OPD, LSM, Media massa dan hadirin undangan lainnya.

Pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Depok terkait 6 Raperda, yaitu : 1) Raperda terkait pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencabutan Retribusi Biaya Cetak KTP dan Pencatatan Sipil; 2) Raperda terkait Perubahan Kedua Raperda Nomor 5 Tahun 2007 menyesuaikan seperti Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan; 3) Raperda terkait Kawasan Tanpa Asap Rokok; 4) Raperda terkait tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Raperda terkait Pengelolaan Persampahan; dan 6) Raperda terkait Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Isu Strategis dalam RPJMD, dan adanya beberapa Raperda yang perlu direvisi.

Sementara itu, Walikota Depok menyampaikan jawabannya atas pandangan umum Fraksi-fraksi, yaitu terkait kawasan tanpa asap rokok, Kota Depok memiliki alat yang dapat mengukur polutan udara. "Kita harus berusaha untuk menciptakan kondisi udara yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Depok. Memang sangat sulit melarang orang untuk merokok, dan itu perlu payung hukum yang kuat,' tegasnya.

Terkait isu strategis ketahanan pangan, dengan mempertimbangkan upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan gizi berimbang, Provinsi Jawa Barat memang tidak memasukannya kedalam isu strategis. Pemprov Jabar masukkannya kedalam kemandirian pangan,' imbuhnya.

Terkait akte nikah yang harus dilegalisir terlebih dahulu karena banyak orang yang memalsukannya, dan untuk menghindari pungli, Walikota menganjurkan agar sebaiknya masyarakat tidak menggunakan jasa calo. "Uruslah sendiri demi menghindari pungli," harap Nur Mahmudi.

Nur Mahmudi juga menegaskan bahwa pemberian anggaran untuk Posyandu sebesar Rp 2,5 juta tidak ada pemotongan.

Nu mahudi berharap pandangan Fraksi dan Jawaban Walikota dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Peraturan Daerah oleh Panitia khusus (Pansus) DPRD.

"Perda dibuat sebagai payung hukum bagi masyarakat Kota Depok dan membuat Kota Depok maju dan sejahtera," pungkas Walikota Depok. (Son/dt)

Page 2 of 2

 

 

Go to top