Jembatan Merah Putih Presisi di Bayah Diresmikan
detakbanten.com KAB. LEBAK - Gubernur Banten Andra Soni mengikuti Peresmian 3.395 Jembatan TNI Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI AD oleh Presiden Prabowo Subianto. Andra Soni mengikuti peresmian secara virtual bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki di Jembatan Merah Putih Presisi Polri Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Kamis (13/8/2026).
Sebelum acara, Andra Soni bersama Irjen Hengki dan Fahmi Hakim menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo bersama rombongan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Bayah.
“Hari ini kita resmikan 3.396 jembatan dan 3.000 sumber air bersih. Menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. TNI adalah tentara rakyat. Polri adalah polisi rakyat,” kata Presiden Prabowo Subianto dari Istana Negara, Jakarta.
Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan pembangunan sumber air bersih untuk masyarakat membuktikan bangsa Indonesia yang bersatu. Termasuk, bergotong royong menggali potensi yang ada di Indonesia.
“Kita telah bahu membahu. Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Bahagianya bisa berbuat yang berarti bagi rakyat kita. Rakyat juga telah mengakui,” katanya.
Presiden Prabowo mengatakan, negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, dan paling jauh. Masyarakat Indonesia harus menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan sumber air bersih untuk masyarakat adalah bukti TNI dan Polri mencintai masyarakat. Itu juga adalah bentuk bakti kepada rakyat dan kepada negara.
Dalam laporannya, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, jembatan yang telah dibangun, terpanjang dibangun di Aceh Tamiang yang panjangnya 240 meter. Sedangkan yang paling sulit di Ogan Komering Ilir yang membutuhkan waktu enam bulan dan harus menggunakan ponton dan patok-patok penguat tanah.
Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya mengatakan, Polri menargetkan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polri sebanyak 895.
“875 sudah selesai dibangun, 17 jembatan dalam proses pembangunan, dan empat jembatan dalam perencanaan,” ucapnya.
“145 jembatan Merah Putih Polri Presisi di wilayah Polda Banten, terbanyak dibanding wilayah Polda lainnya,” katanya menambahkan.
Sebelum dilakukan peresmian, Andra Soni bersama Forkopimda Provinsi Banten mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau Bakti Kesehatan Biddokes Polda Banten melibatkan Puskesmas Bayah untuk 1500 peserta dan pelayanan SIM Keliling Satlantas Polres Lebak diikuti oleh masyarakat dan para ojol yang akan memperpanjang SIM.
Usai peresmian, Kapolri menyapa para pelajar yang turut menikmati hasil pembanguan jembatan untuk akses menuju sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tas dan alat tulis untuk para pelajar oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. (Zal)
Status Lahan Situ Tujuh Muara Disorot, Kantah Tangsel Siap Dukung Penataan
detakbanten.com TANGSEL-Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Namun, kejelasan status dan kewenangan atas situ tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu.
Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriyadi, mengatakan pihaknya siap mendukung penataan, terutama dalam hal tertib administrasi pertanahan. Menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah kewenangan Situ Tujuh Muara berada di pemerintah pusat, Pemprov Banten, atau Pemkot Tangsel.
“Kami prinsipnya mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara. Tapi yang jelas, status situ itu kewenangannya punya siapa dulu. Apakah punya pemerintah pusat, Pemkot atau Pemprov Banten,” kata Seto, Kamis (13/8/2026)
Seto mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti status kepemilikan hak atas kawasan situ tersebut. Karena itu, Kantah Tangsel berencana turun langsung untuk melakukan pengecekan.
“Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke situ tersebut. Untuk mengetahui siapa pengelola situ ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemilik hak nantinya memiliki inisiatif melakukan penataan, Kantah Tangsel siap duduk bersama dan membantu memastikan administrasi pertanahannya berjalan tertib.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Tangsel Rizki Jonis meminta Pemprov Banten, Pemkot Tangsel, dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh kawasan Situ Tujuh Muara. Audit diperlukan untuk memastikan status bidang tanah, pemegang hak, batas badan air, garis sempadan, hingga legalitas bangunan yang berada di sekitar situ.
Rizki juga meminta dilakukan overlay antara peta bidang tanah, tata ruang, sempadan situ, dan bangunan eksisting. Jika ditemukan pelanggaran, ia mendorong adanya penegakan aturan dan pemulihan fungsi kawasan.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Banten sebelumnya mengungkap sejumlah bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara masih berstatus dalam proses, yang pada peta ditandai warna kuning.
Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane, Nanang, mengatakan diperlukan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan status lahan tersebut, dengan melibatkan BPN, balai terkait, masyarakat hingga aparat penegak hukum.
Pemprov Banten, kata Nanang, juga tengah mencari solusi penataan bangunan yang berada di kawasan DAS, termasuk dengan mencontoh penataan bangunan liar di kawasan Situ Cipondoh, Kota Tangerang.
DPD Golkar Kab Tangerang Gelar Pendidikan Politik Teknik Edukasi dan Pendampingan
detakbanten.com TANGERANG -- Partai Golkar Kabupaten Tangerang terus memanaskan mesin organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan politik untuk kader.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, pendidikan politik adalah langkah meningkatkan kapasitas kader. Sehingga bisa melakukan pendekatan kepada pemilih pemula.
"Selain itu, pendidikan politik juga merupakan salah satu cara penting untuk membangun kualitas demokrasi," kata Intan saat kegiatan Pendidikan Politik Pendekatan Kader pada Pemilih Pemula: Teknik Edukasi dan Pendampingan Pemilu yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Kamis (13/8/2026).
Intan melanjutkan, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula. Khususnya mengenai pentingnya memahami proses pemilu, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta membangun kesadaran politik yang kritis.
Intan, yang juga menjabat Wakil Bupati Tangerang menegaskan, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan suara.
"Pemilih pemula perlu mendapatkan pemahaman yang utuh agar mampu menentukan pilihan politik berdasarkan informasi dan pertimbangan yang rasional," ujar Intan.
Dia menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan. Karena itu, kader partai juga dituntut memiliki kemampuan edukasi yang baik ketika berinteraksi dengan kelompok pemilih pemula.
"Anak-anak muda harus memiliki keberanian untuk bertanya, memahami persoalan, dan menentukan pilihan berdasarkan pengetahuan," katanya.
Intan juga menekankan pentingnya pendampingan yang dilakukan secara edukatif. Menurutnya, pendekatan kepada pemilih pemula semestinya tidak hanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Tetapi menjadi proses pendidikan politik yang berkelanjutan.
"Pendidikan politik harus membangun kesadaran. Jangan sampai politik hanya dipahami sebagai urusan memilih lima tahun sekali," ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Partai Golkar Kabupaten Tangerang mendorong kader agar mampu menjadi penghubung antara partai, masyarakat, dan generasi pemilih baru dengan pendekatan yang lebih edukatif. Serta sesuai dengan karakter pemilih muda.
Intan juga berharap kegiatan pendidikan politik dapat melahirkan kader yang tidak hanya memahami mekanisme pemilu. Tetapi juga mampu menjelaskan demokrasi secara sederhana dan mudah diterima oleh generasi muda.
"Kalau kita ingin demokrasi kita semakin berkualitas, maka pendidikan politiknya juga harus berkualitas," pungkasnya.
