Anggota DPRD H Yaya Amsori dan Kades Saga Hadiri Peresmian Jembatan Merah Putih
detakbanten.com TANGERANG -- Anggota DPRD Kabupaten Tangerang H Yaya Amsori dari fraksi Demokrat dan Kepala Desa Saga H Sarnata menghadiri peresmian jembatan Garuda merah putih di Kampung Pekong Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pada Jumat (13/08/2026).
Pada kesempatan tersebut, H Yaya Amsori diberikan kesempatan untuk memotong kain pita didampingi Camat Balaraja Wili Patria dan Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto, Danramil Balaraja Kapten Inf Beriman Halawa , Kepala Desa Saga, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang H Yaya Amsori mengapresiasi adanya pembangunan jembatan merah putih yang dibangun oleh Polri, menurutnya kegiatan positif tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, apalagi jembatan yang sebelumnya hanya bongkahan bambu dan rawan tergerus sungai Cimanceuri jika musim penghujan tiba.
" Saya sebagai wakil masyarakat sangat mengapresiasi pembangunan jembatan merah putih yang dibangun oleh Polresta Tangerang, semoga bermanfaat bagi masyarakat,"tandasnya.
Sementara Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto mengucapkan terima kasih atas dukungan warga kampung Pekong Desa Saga Kecamatan Balaraja, menurutnya, jembatan merah putih ini merupakan wujud kepedulian dari kepolisian atas keluhan warga terutama petani, diharapkan dengan adanya jembatan ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
" Saya mewakili pimpinan, berharap agar jembatan ini dapat digunakan, dan berharap agar warga bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya,"tandasnya.
Jembatan Merah Putih Presisi di Bayah Diresmikan
detakbanten.com KAB. LEBAK - Gubernur Banten Andra Soni mengikuti Peresmian 3.395 Jembatan TNI Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI AD oleh Presiden Prabowo Subianto. Andra Soni mengikuti peresmian secara virtual bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki di Jembatan Merah Putih Presisi Polri Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Kamis (13/8/2026).
Sebelum acara, Andra Soni bersama Irjen Hengki dan Fahmi Hakim menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo bersama rombongan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Bayah.
“Hari ini kita resmikan 3.396 jembatan dan 3.000 sumber air bersih. Menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. TNI adalah tentara rakyat. Polri adalah polisi rakyat,” kata Presiden Prabowo Subianto dari Istana Negara, Jakarta.
Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan pembangunan sumber air bersih untuk masyarakat membuktikan bangsa Indonesia yang bersatu. Termasuk, bergotong royong menggali potensi yang ada di Indonesia.
“Kita telah bahu membahu. Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Bahagianya bisa berbuat yang berarti bagi rakyat kita. Rakyat juga telah mengakui,” katanya.
Presiden Prabowo mengatakan, negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, dan paling jauh. Masyarakat Indonesia harus menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan sumber air bersih untuk masyarakat adalah bukti TNI dan Polri mencintai masyarakat. Itu juga adalah bentuk bakti kepada rakyat dan kepada negara.
Dalam laporannya, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, jembatan yang telah dibangun, terpanjang dibangun di Aceh Tamiang yang panjangnya 240 meter. Sedangkan yang paling sulit di Ogan Komering Ilir yang membutuhkan waktu enam bulan dan harus menggunakan ponton dan patok-patok penguat tanah.
Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya mengatakan, Polri menargetkan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polri sebanyak 895.
“875 sudah selesai dibangun, 17 jembatan dalam proses pembangunan, dan empat jembatan dalam perencanaan,” ucapnya.
“145 jembatan Merah Putih Polri Presisi di wilayah Polda Banten, terbanyak dibanding wilayah Polda lainnya,” katanya menambahkan.
Sebelum dilakukan peresmian, Andra Soni bersama Forkopimda Provinsi Banten mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau Bakti Kesehatan Biddokes Polda Banten melibatkan Puskesmas Bayah untuk 1500 peserta dan pelayanan SIM Keliling Satlantas Polres Lebak diikuti oleh masyarakat dan para ojol yang akan memperpanjang SIM.
Usai peresmian, Kapolri menyapa para pelajar yang turut menikmati hasil pembanguan jembatan untuk akses menuju sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tas dan alat tulis untuk para pelajar oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. (Zal)
Status Lahan Situ Tujuh Muara Disorot, Kantah Tangsel Siap Dukung Penataan
detakbanten.com TANGSEL-Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Namun, kejelasan status dan kewenangan atas situ tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu.
Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriyadi, mengatakan pihaknya siap mendukung penataan, terutama dalam hal tertib administrasi pertanahan. Menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah kewenangan Situ Tujuh Muara berada di pemerintah pusat, Pemprov Banten, atau Pemkot Tangsel.
“Kami prinsipnya mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara. Tapi yang jelas, status situ itu kewenangannya punya siapa dulu. Apakah punya pemerintah pusat, Pemkot atau Pemprov Banten,” kata Seto, Kamis (13/8/2026)
Seto mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti status kepemilikan hak atas kawasan situ tersebut. Karena itu, Kantah Tangsel berencana turun langsung untuk melakukan pengecekan.
“Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke situ tersebut. Untuk mengetahui siapa pengelola situ ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemilik hak nantinya memiliki inisiatif melakukan penataan, Kantah Tangsel siap duduk bersama dan membantu memastikan administrasi pertanahannya berjalan tertib.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Tangsel Rizki Jonis meminta Pemprov Banten, Pemkot Tangsel, dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh kawasan Situ Tujuh Muara. Audit diperlukan untuk memastikan status bidang tanah, pemegang hak, batas badan air, garis sempadan, hingga legalitas bangunan yang berada di sekitar situ.
Rizki juga meminta dilakukan overlay antara peta bidang tanah, tata ruang, sempadan situ, dan bangunan eksisting. Jika ditemukan pelanggaran, ia mendorong adanya penegakan aturan dan pemulihan fungsi kawasan.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Banten sebelumnya mengungkap sejumlah bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara masih berstatus dalam proses, yang pada peta ditandai warna kuning.
Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane, Nanang, mengatakan diperlukan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan status lahan tersebut, dengan melibatkan BPN, balai terkait, masyarakat hingga aparat penegak hukum.
Pemprov Banten, kata Nanang, juga tengah mencari solusi penataan bangunan yang berada di kawasan DAS, termasuk dengan mencontoh penataan bangunan liar di kawasan Situ Cipondoh, Kota Tangerang.
